UU Keamanan Nasional Berlaku, Aktivis Demokrasi Kabur dari Hong Kong

UU Keamanan Nasional Berlaku, Aktivis Demokrasi Kabur dari Hong Kong

for-salecheapest-pricelasix.org – Salah seorang aktivis prodemokrasi terpenting Hong Kong melarikan diri dari daerah itu mengejar penerapan undang-undang keamanan yang polemis oleh China.

Nathan Law, yang sempat jadi pimpinan mahasiswa serta anggota parlemen lokal dan sempat dipenjara sesudah “Pergerakan Protes Payung” 2014, menjelaskan ia akan meneruskan tindakan advokasi di luar negeri.

Aktivis muda itu memberitahukan jika ia sudah tinggalkan Hong Kong dua hari kemarin sesudah China menetapkan undang-undang keamanan yang baru.

Beberapa aktivis memandang undang-undang itu mengurangi kebebasan, tetapi Beijing menampik kritikan itu.

UU Keamanan Nasional Hong Kong pacu ‘rasa takut serta was-was’ PRT asal Indonesia
Inggris menawarkan kewarganegaraan buat masyarakat Hong Kong sesudah China menetapkan UU Keamanan Nasional
Polisi Hong Kong lakukan ‘penangkapan pertama’ di bawah UU Keamanan Nasional yang baru
UU Keamanan Hong Kong: Hukuman seumur hidup buat pelanggar ketentuan

Kedaulatan Hong Kong diberikan kembali pada China oleh Inggris pada 1997 serta hak-hak spesifik semestinya ditanggung semasa minimal 50 tahun di bawah kesepakatan “satu negara, dua skema”.

Tapi beberapa penentang undang-undang baru, yang membidik aksi separatis, subversi serta terorisme dengan hukuman penjara optimal seumur hidup, menjelaskan ketentuan baru itu dengan cara efisien akhiri hak kebebasan bicara.

Tidak lama sesudah UU itu dipublikasikan pada Selasa (30/06), Law menjelaskan ia memundurkan diri dari Partai Demosito, yang ia dirikan bersama-sama aktivis populer yang lain, Joshua Wong.

Di saat itu, ia menjelaskan undang-undang itu mengidentifikasi diawalinya “revolusi budaya berdarah”.

Sepuluh orang sudah diamankan di bawah undang-undang yang baru waktu tindakan protes yang berjalan pada 1 Juli. (EPA)

Pada Rabu (01/07), Law bicara lewat video pada Kongres Amerika Serikat (AS) mengenai Hong Kong. Ia menjelaskan pada beberapa politisi AS jika ia kuatir untuk kembali pada Hong Kong, sebab takut dipenjara oleh Beijing.

Baca juga : Mesir Buka Penerbangan Internasional, Turis Bisa Kunjungi Piramida Giza

Selanjutnya, pada Kamis (02/07), ia meluncurkan pengakuan pada media jika ia sudah tinggalkan Hong Kong, tetapi akan “meneruskan tindakan advokasi pada tingkat internasional”.

Law tidak menjelaskan ke mana ia pergi, sambil memberikan tambahan: “Atas alasan efek, saya tidak mengutarakan kebanyakan tentang kehadiran serta keadaan saya pribadi sekarang ini.”

Pada 2016, Law ialah anggota parlemen di Hong Kong. Saat itu, ia memiliki pendapat jika sisa jajahan Inggris itu harus diizinkan mengadakan referendum tentang waktu depannya. Ia menjelaskan ia tidak mau Hong Kong jadi “cuma seperti kota Cina yang lain”.

Ia selanjutnya didiskualifikasi sesudah ia dipastikan melakukan tindakan tidak semestinya waktu ikuti proses pemungutan sumpah untuk anggota parlemen.

Apakah yang ditata dalam UU Keamanan Nasional yang baru?

Undang-undang itu – yang menurut China dibutuhkan untuk hentikan type protes prodemokrasi yang nampak di Hong Kong semasa 2019 – benar-benar luas lingkupnya, salah satunya bisa memberi hukuman orang yang dipandang membuat kedengkian pada pemerintah pusat China serta pemerintah regional Hong Kong.

Ketentuan hukum ini sangat mungkin diadakannya sidang dengan cara tertutup, penyadapan serta peluang terduga akan diadili di daratan China.

Mengenai aksi seperti menghancurkan sarana angkutan umum – yang acap berlangsung semasa protes tahun kemarin – bisa dipandang seperti aksi terorisme.

Serta semenjak dipublikasikan pada Selasa, pemerintah Hong Kong memberitahukan jika jargon “Liberate Hong Kong, Revolution of our Times” ialah ilegal.

Law memakai frasa itu waktu memberi info lewat video pada Kongres Amerika Serikat mengenai Hong Kong, Rabu kemarin.

Sepuluh orang sudah diamankan di bawah undang-undang yang baru waktu tindakan protes yang berjalan pada 1 Juli.

Semacam apa reaksi pada UU Keamanan Nasional?

Banyak negara yang melontarkan kritikan atas UU keamanan nasional itu.

Anggota parlemen AS dengan suara bundar menyepakati sangsi baru yang berkaitan dengan Hong Kong.

Inggris tawarkan kesempatan pada tiga juta masyarakat Hong Kong untuk tinggal di Inggris serta tempuh jalan dalam mendapatkan kewarganegaraan Inggris (Reuters)

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, menjelaskan undang-undang itu adalah “aksi keras yang beringas pada rakyat Hong Kong, yang dengan maksud merusak kebebasan yang dijanjikan”.

Undang-undang Otonomi Hong Kong, yang sudah dikirim pada Presiden AS Donald Trump untuk diberi tanda tangan, menetapkan sangsi pada bank-bank yang lakukan usaha dengan beberapa petinggi China yang terjebak dalam bertindak pada pengunjuk rasa prodemokrasi di Hong Kong.

Disamping itu, Pertama Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menjelaskan pengesahan undang-undang itu adalah “pelanggaran yang pasti serta serius” dari maklumat bersama-sama China-Inggris 1985.

Inggris sudah tawarkan izin tinggal, serta jalan ke arah kewarganegaraan Inggris, pada seputar tiga juta masyarakat Hong Kong tidak lama sesudah undang-undang itu diaplikasikan.

Banyak faksi mengatakan kedukaan dalam. Australia mengutarakan, sama seperti yang dilaksanakan Inggris, tengah memperhitungkan untuk tawarkan tempat yang aman pada masyarakat Hong Kong.

Pemerintah China sudah menyikapi dengan menjelaskan kepentingan Hong Kong “bukan urusanmu”.

Tetapi, Kuba – atas nama 53 negara – menyongsong baik UU Keamanan Nasional oleh China itu.

Dalam pidato pada session ke 44 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, disebutkan: “Tidak turut terlibat pada kepentingan internal negara berdaulat adalah konsep penting yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Leave a Reply