Bung Hatta Anti Corruption Award Tak Akan Tarik Penghargaan dari Jokowi

fbc0ebff-4e1d-479b-b0f4-d1bb54ce873c

Bung Hatta Anti Corruption Award Tak Akan Tarik Penghargaan dari Jokowi

fbc0ebff-4e1d-479b-b0f4-d1bb54ce873cfor-salecheapest-pricelasix.org – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum serta Kebijaksanaan (PSHK) ingin Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) menarik penghargaan antikorupsi yang sudah diserahkan ke Joko Widodo tahun 2010 yang lalu. Tetapi faksi BHACA tidak akan menarik penghargaan itu dari Jokowi.

“Kami lebih konsentrasi pada hal yang mendukung pembasmian korupsi, daripada menyikapi beberapa hal yang sifatnya politis,” kata Ketua Dewan Pengurus Harian Bung Hatta Anti Corruption Award, Shanti Poesposoetjipto, pada wartawan, Senin (7/10/2019).

Shanti menerangkan, BHACA punyai misi untuk kurangi berlangsungnya korupsi di Indonesia. Pekerjaan penting untuk sekarang ialah kurangi ketimpangan pandangan mengenai korupsi. Ketimpangan pandangan itu nyatanya masih didapati BHACA di level pemerintahan atau warga umum.

“Kami lebih perduli kesana dahulu, sebab banyak warga luas di lingkungan pemerintahan, di bidang swasta, masih ada ketimpangan pandangan mengenai korupsi,” kata Shanti.

Masalah kestabilan Jokowi dalam semangat antikorupsi, Shanti menyikapi dengan penegasan jika Jokowi sekarang ialah Presiden RI. Ia diambil oleh rakyat melalui Pemilu.

Baca juga :Gibran Incar Kursi Wali Kota Solo, Bisnisnya akan Dipegang Kaesang

“Yang milih kita-kita juga. Jika ingin menegakkan demokrasi, silahkan kita hormati Presiden, jaga kestabilan negara, jangan kita terikut pandangan yang terlalu sempit,” tutur Shanti.

Penghargaan BHACA untuk Jokowi diberi pada tahun 2010, waktu Jokowi masih jadi Wali Kota Surakarta. Sekarang Jokowi telah jadi Presiden. Tetapi sikapnya pada UU KPK serta penguatan KPK pada umumnya jadi perhatian praktisi antikorupsi.

ICW menunggu terbitnya Perppu untuk menggagalkan UU KPK. Tetapi sampai sekarang, belumlah ada kepastian apa Perppu itu akan keluar ataukah tidak.

“Bila tidak ada langkah nyata dari Presiden rasa-rasanya patut bila publik sedih. Ditambah lagi mengingat tahun 2010 waktu lalu Joko Widodo jadi Walikota Solo memperoleh penghargaan anti korupsi, yaitu Bung Hatta Anti Corruption Award. Pertanyaannya, bila pada saat keadaan KPK semacam ini lalu Presiden tidak melakukan perbuatan suatu hal apa patut penghargaan itu masih disematkan? Rasa-rasanya tidak,” kata periset ICW, Kurnia Ramadhana, dalam infonya.

Dalam temu wartawan di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10) tempo hari, Direktur Jaringan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi mengemukakan hal seirama.

“Serta jika Perppu tidak dikeluarkan, karena itu jadi lumrah warga minta supaya Bung Hatta Anti Corruption Award yang diserahkan kepada Presiden Jokowi supaya ditarik saja, sebab tidak kelihatan figur antikorupsi di diri Presiden Jokowi sebab tidak selamatkan KPK diakhir pemerintahan Jokowi-JK,” papar Fajri.

Leave a Reply