Setujui Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Khianati Publik

d26641f3-eedb-4da7-87b4-f8b86c856427

Setujui Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Khianati Publik

d26641f3-eedb-4da7-87b4-f8b86c856427

for-salecheapest-pricelasix.org – Presiden sudah kirim Surat Presiden (Surpres) Koreksi UU KPK ke DPR. Menurut analisa Transparency International Indonesia (TII), langkah Jokowi itu ialah pengkhianatan pada warga.

“Presiden mengkhianati keyakinan publik. Lebih dari itu, ia mengkhianati janji politiknya untuk menguatkan KPK yang ada pada Nawacita,” kata periset TII, Alvin Nicola, pada wartawan, Kamis (12/9/2019).

Alvin mengungkit Nawacita Jokowi. Dalam 9 point Nawacita, ada point nomer 4 yang berisi janji menampik negara lemah dengan lakukan reformasi skema serta penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, serta tepercaya.

Tidak hanya mengkhianati publik serta janji politik dalam Nawacita, langkah Jokowi kirim Surpres Koreksi UU KPK dinilai jadi tanda-tanda jelek untuk kesan-kesan Indonesia di mata dunia.

“Ini jadi preseden jelek buat citra Indonesia di dunia internasional serta turunkan keyakinan investor sebab lemahnya penegakan hukum korupsi,” kata Alvin.
Ikut berduka cita atas berpulangnya Bapak BJ Habibie – BRI, BNI, Mandiri, BTN

Baca juga : Bertemu KPI, Wiranto: Semangatnya Menjaga Keutuhan NKRI

Surpres Jokowi itu awalnya sudah diterangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Surpres sudah dikirim pada Rabu (11/9) tempo hari.

“Supres RUU KPK telah diteken Presiden serta telah dikirim ke DPR barusan,” kata Mensesneg Pratikno pada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9) tempo hari.

Pratikno pastikan Pemerintah membuat revisi banyak point dari draf RUU KPK yang diatur DPR. Daftar inventarisasi permasalahan (DIM) koreksi UU KPK yang dikirim pemerintah banyak membuat revisi draf DPR.

“Tetapi jika DIM yang dikirim pemerintah banyak membuat revisi draf yang dikirim DPR. Pemerintah satu kali lagi, presiden sebutkan KPK ialah instansi negara yang berdiri sendiri dalam pembasmian korupsi, punyai kelebihan dibanding instansi yang lain. Seutuhnya presiden akan terangkan lebih detil. Proses saya anggap telah diterima DPR,” kata Pratikno.

Leave a Reply