Agustus 2019, Kapal Berlayar di Perairan Indonesia Wajib Pasang AIS

58a4d915-306f-44ab-a343-b451f6c531b7_169

Agustus 2019, Kapal Berlayar di Perairan Indonesia Wajib Pasang AIS

58a4d915-306f-44ab-a343-b451f6c531b7_169

for-salecheapest-pricelasix.org – Mendekati pemberlakuan PM Nomer 7 Tahun 2019 dengan efisien pada Agustus 2019 akan datang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut lewat Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan membuat publikasi pada semua stakeholder serta lembaga berkaitan berada di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Acara yang diadakan pada Senin (15/7/2019) tempo hari ini dikerjakan dalam rencana optimalisasi peranan service Telekomunikasi Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut berkaitan pemberian info kenavigasian untuk mendukung keselamatan pelayaran.

Direktur Kenavigasian sebagai wakil Direktur Jenderal Perhubungan Laut Basar Antonius mengemukakan, dengan pemberlakuan Ketentuan Menteri itu, karena itu semua kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di Perairan Indonesia harus untuk menempatkan serta aktifkan AIS dan berkewajiban memberi info yang benar.

“Type AIS sendiri terbagi dalam dua kelas, yaitu AIS Kelas A serta AIS Kelas B,” papar Basar dalam info tercatat, Selasa (16/7/2019).

Baca juga : Jokowi-Prabowo Bertemu, Yusril Bicara Peluang Amnesti-Abolisi Tersangka Makar

AIS Kelas A, jelas Basar, harus dipasang serta diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang penuhi kriteria Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di daerah Perairan Indonesia. Sedang AIS Kelas B harus dipasang serta diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketetapan diantaranya.

Selanjutnya Kapal Penumpang serta Kapal Barang Non Konvensi memiliki ukuran terendah GT 35, dan Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang lakukan barter-trade atau pekerjaan lain yang ditata dalam ketetapan ketentuan perundang-undangan di bagian kepabeanan.

“Diluar itu, yang harus menempatkan serta aktifkan AIS Kelas B ialah Kapal Penangkap Ikan yang memiliki ukuran terendah GT 60,” tutur Basar.

Basar memberikan tambahan jika Nakhoda harus aktifkan serta memberi info yang benar pada AIS, misalnya Info berkaitan data statik serta data dinamik kapal untuk AIS Kelas A.

“Sedang untuk AIS Kelas B, info yang harus diberi terbagi dalam nama serta type kapal, berkebangsaan kapal, MMSI, titik koordinat kapal, serta kecepatan dan haluan kapal,” tuturnya.

Basar mengutarakan, pengawasan serta pengamatan pada implementasi Ketentuan Menteri ini akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan lewat shore base station, dalam soal ini ialah Stasiun Radio Pantai (SROP) serta Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) punya Ditjen Perhubungan Laut.

“Pengawasan serta pengamatan akan kita kerjakan dengan cara langsung (terrestrial) atau lewat satellite untuk tingkatkan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim,” terangnya.

Selanjutnya, di kesempatan yang sama, Basar menjelaskan jika faksinya mensosialisasikan mengenai gagasan implementasi Bagan Pembelahan Jalur Laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di jalur laut kepulauan Indonesia, yakni di Selat Sunda serta Selat Lombok.

Penentuan TSS di Selat Sunda serta Selat Lombok ini, menurut Basar, adalah buah dari usaha keras Indonesia sepanjang tiga tahun lamanya lewat beberapa tahapan yang tidak gampang serta mengambil alih waktu serta perhatian sampai pada akhirnya bisa diadopsi pada Sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada bulan Juni waktu lalu.

“Penentuan TSS di Selat Sunda serta Lombok pada Sidang IMO ini tunjukkan peranan aktif Indonesia dalam bagian Keselamatan serta Keamanan Pelayaran Internasional, dan bisa menguatkan jati diri Indonesia jadi poros maritim dunia,” kata Basar.

Menurut Basar, sesudah penentuan ini, Pemerintah Indonesia masih mempunyai keharusan yang perlu dikerjakan, diantaranya lakukan pemenuhan fasilitas serta prasarana pendukung keselamatan pelayaran di ruang TSS yang sudah diputuskan, mencakup Vessel Traffic Services (VTS).

Selanjutnya Stasiun Radio Pantai (SROP), Fasilitas Membantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Stasiun VTS, dan Peta elektronik terbaru yang bisa jamin operasional semua piranti pendukung keselamatan pelayaran itu sepanjang 24 jam.

“Karena itu, saya ajak semua warga serta perusahaan pelayaran untuk ikut berperan serta dalam gagasan penerapan TSS di Selat Sunda serta Selat Lombok, lewat cara memberi laporan pada stasiun VTS paling dekat,” tutupnya.

Seterusnya, kata Erwin, telah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan (DPUPR) Kabupaten Serang untuk dikerjakan pembangunan step seterusnya dengan minimum pengaspalan.

“Kami kerjakan dengan warga, pemerintah desa, TNI, serta Polri. Sesuai dengan pesan Ibu Bupati Serang, kita harus terus menggali serta membuat gotong royong,” katanya.

Mengenai, PM Nomer 7 Tahun 2019 mengendalikan mengenai Pemasangan serta Pengaktifan Skema Identifikasi Automatis (AIS) Buat Kapal yang Berlayar di Daerah Perairan Indonesia dan pengawasan pengaktifan AIS itu, yang akan diresmikan dengan efisien pada tanggal 20 Agustus 2019.

Leave a Reply