Lebih Dari 220 Anggota Dewan Terjerat Korupsi Sepanjang KPK Berdiri

Lebih Dari 220 Anggota Dewan Terjerat Korupsi Sepanjang KPK Berdiri

Lebih Dari 220 Anggota Dewan Terjerat Korupsi Sepanjang KPK Berdiri

Lebih Dari 220 Anggota Dewan Terjerat Korupsi Sepanjang KPK Berdiri

for-salecheapest-pricelasix.org, KPK selalu memahami pendapat korupsi bahasan APDB-P 2015 yang menangkap 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi terduga. Mereka disangka terima fee dengan rata-rata pada Rp 12,5 juta sampai Rp 50 juta.

Perlakuan masalah korupsi yang menyertakan anggota dewan itu bukan kesempatan ini saja dikerjakan oleh KPK. Awal mulanya KPK sudah mengatasi banyak masalah korupsi yang menyertakan DPRD baik Propinsi ataupun Kabupaten/Kota bahkan juga anggota DPR.

Jubir KPK Febri Diansyah menyampaikan, dengan keseluruhan instansi antirasuah itu sudah mengatasi masalah korupsi yang menyertakan 145 orang anggota DPRD.

“41 orang anggota DPRD (Kota) Malang yang telah diolah dalam masalah korupsi ini sisi dari lebih dari 145 orang anggota DPRD di semua Indonesia yang menyebar di 13 propinsi yang diolah dalam masalah korupsi (yang diakukan KPK),” tutur Febri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (13/9).

Sebelum DPRD Kota Malang, masalah pendapat suap anggota DPRD Sumatera Utara juga jadi masalah yang menyumbang terduga cukuplah banyak di KPK. Terdaftar sekurang-kurangnya 50 anggota DRPD Sumut yang dijaring terduga oleh KPK karena disangka ikut serta masalah suap.

Bacalah juga : Makan Jambu Biji Membuat Usus Buntu, Mitos atau Fakta? Cari Tahu, Yuk

Akan tetapi, beberapa terduga itu datang dari dua periode DPRD Sumut, yaitu periode 2009-2014 serta periode 2014-2019. Beberapa salah satunya terdaftar telah tak akan menjabat menjadi anggota DPRD. Mereka disangka terima suap dengan rata-rata Rp 300 juta sampai Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut.

“Totalnya jika ditambah pada DPRD serta DPR lebih dari 220 orang yang telah diolah,” katanya.

Masalah paling baru yang menyertakan anggota DPR itu yaitu berkaitan dengan pendapat korupsi pembangunan project PLTU Riau-1 dengan terduga eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Dalam masalah itu Eni disangka terima suap Rp 4,8 miliar dari pemegang saham Blackgold Alami Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Febri menyampaikan, argumen KPK memaparkan kenyataan beberapa ratus anggota dewan yang terlilit korupsi itu untuk memperingatkan supaya pemilih dalam Pileg 2019 yang akan datang lebih memerhatikan latar belakang calon, terutamanya tidak pilih calon legislatif yang sempat ikut serta korupsi.

“Kami mengharap dalam konteks mencegah serta perwujudan politik yang bersih ke depan dalam pemilu legislatif ke depan segi latar belakang dari calon anggota legislatif itu dilihat. Serta semakin lebih baik bila beberapa orang yang sempat ikut serta masalah korupsi lalu tidak disaring semenjak awal dalam sistem proses penyalonan data itu,” ujarnya.

Leave a Reply